Jokowi Diseret dalam Polemik Bandara IMIP Morowali, Faldo Maldini Singgung Pilpres 2024, Yunarto Minta Pemerintah Prabowo Berbenah.

JAKARTA, geografyi.com – Nama mantan Presiden Joko Widodo terseret dalam polemik pengoperasian Bandara IMIP Morowali tanpa pengawasan negara. Jokowi membantah pernah meresmikan bandara tersebut dan menegaskan bahwa satu-satunya bandara yang ia buka di Morowali ialah Bandara Maleo pada 2018. Respons itu memicu diskusi panjang di ruang publik, hingga melibatkan dua figur politik, Faldo Maldini dan analis Yunarto Wijaya, yang menyoroti tudingan serta koordinasi pemerintah saat ini.

Jokowi menyatakan Bandara IMIP merupakan fasilitas milik swasta dengan status bandara khusus, sehingga bukan kewenangan pemerintah pusat untuk meresmikannya. Ia menegaskan bahwa “segala hal yang buruk selalu ditarik-tarik ke saya”, sambil menepis anggapan bahwa bandara tersebut beroperasi atas restu pemerintahannya. Di sisi lain, Menteri Keuangan menyatakan Bea Cukai akan ditempatkan di bandara itu apabila ada permintaan resmi, menandai adanya celah koordinasi dalam pengawasan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa kementeriannya tidak berwenang menginvestigasi kegiatan di bandara tersebut dan masih menunggu laporan Satgas PKH terkait dugaan aktivitas ilegal di kawasan industri Morowali. Polemik semakin mencuat setelah Menhan Syafri Samsudin sebelumnya menyoroti keberadaan bandara tanpa kehadiran unsur negara saat kunjungan 20 November lalu, yang disebut berisiko pada kedaulatan ekonomi.

Faldo Maldini menilai isu ini sengaja diarahkan kepada Jokowi meski pengelolaan bandara merupakan domain swasta dan pemerintah daerah. Ia menyebut tudingan terhadap Jokowi sebagai bentuk pencarian “kambing hitam” yang terus berulang, termasuk karena dinamika politik pasca-Pilpres 2024. Ia bahkan menilai sebagian pihak belum move on dan memanfaatkan berbagai isu untuk menyerang Jokowi.

Sementara itu, Yunarto Wijaya menegaskan bahwa dalam kasus ini Jokowi justru menjadi korban hoaks karena video yang beredar mencampuradukkan tiga peristiwa: peresmian kawasan IMIP tahun 2015, peresmian Bandara Maleo tahun 2018, dan klaim bahwa Jokowi meresmikan Bandara IMIP. Menurutnya, persoalan utama berada pada manajemen komunikasi dan koordinasi di pemerintahan Presiden Prabowo, terutama antara Kemenhan dan Kemenhub yang mengeluarkan pernyataan tidak sinkron.

Yunarto menyarankan konferensi pers bersama antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan untuk menghilangkan tumpang tindih informasi, sekaligus menjaga wibawa pemerintahan. Ia juga menilai fitnah terhadap Jokowi bisa berkurang jika mantan presiden itu mulai mengurangi komentar politik elektoral dan lebih sering tampil dalam forum kenegaraan.

Dalam diskusi tersebut, kedua narasumber sepakat bahwa polemik IMIP menggambarkan persoalan koordinasi internal yang harus dibereskan pemerintah saat ini, sementara hoaks yang menyeret Jokowi memperlihatkan bagaimana isu teknis dapat berubah menjadi bola liar di tengah suhu politik yang belum benar-benar mereda.

Red GEOGRAFLYI