JAKARTA, geografyi.com – Operasi pertambangan emas PT Indonesia Mas Mulia (IMM) di Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan tajam setelah berbagai dugaan pelanggaran mengemuka. Perusahaan dengan konsesi 4.800 hektare yang memperoleh IUP dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2018 itu tercatat masih aktif hingga 2025, meski diselimuti rangkaian kontroversi.
IMM dituding terus beroperasi tanpa mengantongi izin penting seperti IPPKH, AMDAL, Feasibility Study, hingga RKAB. Di lapangan, perusahaan juga disorot terkait penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, yang diduga mencemari aliran sungai di Yaba serta memicu protes warga dan advokasi JATAM. Kritik publik semakin menguat setelah laporan mengenai dominasi tenaga kerja asing dalam operasional perusahaan.
Selain persoalan teknis tambang, IMM dikaitkan dengan figur politik lokal, termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta mantan Bupati Benny Laos, yang disebut bagian dari jejaring bisnis pertambangan emas di kawasan itu. Hubungan tersebut menjadi sorotan karena PT Amazing Tabara perusahaan yang berada dalam lingkaran bisnis yang sama—lebih dulu kehilangan IUP pada 2022 akibat pelanggaran RKAB dan masalah lingkungan. Hingga Desember 2025, belum ada konfirmasi pencabutan izin IMM, meskipun desakan kian meluas.
Di tengah polemik tersebut, seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya berperan dalam upaya penghentian operasi IMM disebut kembali masuk gelanggang. Mantan staf ahli DPR RI periode 2019–2024 itu, yang kini tercatat sebagai tenaga ahli bupati di salah satu kabupaten di Sumatra, disebut-sebut terlibat dalam rencana pengambilalihan IMM oleh pengusaha Jakarta. Informasi yang dihimpun menunjukkan tokoh tersebut bakal ditempatkan sebagai pemegang saham dalam skema akuisisi, meski dirinya sudah tidak lagi aktif di DPR RI.
Red GEOGRAFLYI
Social Footer